PTUN

Pengertian
Layanan Litigasi Perkara Tata Usaha Negara (TUN) adalah pemberian bantuan hukum oleh LBH Universitas Subang kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat keputusan atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan hukum.

Ruang Lingkup Layanan

Layanan litigasi perkara TUN meliputi:
• Konsultasi dan analisis sengketa TUN
• Penyusunan dan pengajuan gugatan TUN
• Pendampingan dan/atau kuasa hukum selama proses persidangan di PTUN
• Upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Jenis Perkara yang Termasuk Perkara Tata Usaha Negara

Layanan litigasi perkara TUN di LBH Universitas Subang mencakup sengketa, antara lain:

1. Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
• Pencabutan atau penolakan izin usaha
• Keputusan pemberhentian atau pengangkatan jabatan
• Keputusan administrasi yang merugikan hak warga negara

2. Sengketa Kepegawaian
• Pemberhentian pegawai secara sepihak
• Sengketa hak dan kewajiban pegawai
• Keputusan disiplin pegawai negeri atau pegawai pemerintah

3. Sengketa Perizinan
• Penolakan izin tanpa dasar yang jelas
• Pencabutan izin oleh pejabat berwenang
• Sengketa proses penerbitan perizinan

4. Sengketa Pelayanan Publik
• Keputusan administrasi yang menghambat hak pelayanan publik
• Tindakan pejabat yang tidak sesuai prosedur
• Kelalaian pejabat dalam memberikan pelayanan publik

5. Sengketa TUN Lainnya
• Sengketa akibat tindakan administrasi pemerintahan
• Sengketa TUN yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Syarat Pengajuan Layanan

A. Syarat Administratif
• Fotokopi KTP atau identitas diri yang sah
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen pengganti
• Surat permohonan bantuan hukum
• Salinan keputusan atau dokumen administrasi yang disengketakan

B. Syarat Substantif
• Sengketa berkaitan langsung dengan keputusan atau tindakan badan/pejabat TUN
• Pemohon mengalami kerugian nyata akibat keputusan tersebut
• Gugatan diajukan dalam jangka waktu sesuai ketentuan hukum acara TUN
• Pemohon bersedia mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang benar